TANJABNOW.COM , JAMBI — Pemerintah Provinsi Jambi mulai memperkuat persiapan menghadapi penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang ditargetkan berlaku secara nasional mulai 1 Januari 2027.
Salah satu langkah yang mulai didorong yakni penguatan dukungan anggaran untuk penegakan hukum (gakkum) serta operasional Dinas Perhubungan. Kebijakan tersebut dinilai membutuhkan kesiapan pemerintah daerah, terutama dalam melakukan pengawasan dan penertiban kendaraan angkutan barang yang tidak memenuhi ketentuan dimensi maupun muatan.
Dukungan terhadap penambahan anggaran itu disampaikan langsung Gubernur Jambi Al Haris. Ia menyatakan setuju dengan usulan pengalokasian anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Zero ODOL.
“Itu penting, saya setuju (alokasi anggaran), terima kasih,” kata Al Haris di Jambi, Senin.
Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Jambi Yudi Hariyanto menyuarakan pentingnya memasukkan anggaran penegakan hukum dan operasional Dinas Perhubungan dalam APBD Perubahan 2026.
Menurut Yudi, kebutuhan anggaran tersebut menjadi bagian penting dari persiapan daerah sebelum kebijakan Zero ODOL diberlakukan secara nasional.
Ia menyebut, secara kebijakan pemerintah pusat telah menetapkan target penerapan Zero ODOL Indonesia mulai 1 Januari 2027. Karena itu, daerah dinilai perlu mulai mempersiapkan perangkat pengawasan dan penertiban sejak 2026.
“Untuk keberlanjutannya dari tahun 2026 ini sudah disepakati juga, cuma tidak muncul anggarannya. Tadi saya sampaikan harapan di APBD Perubahan 2026 ini harus masuk,” ujar Yudi.
ANGGARAN RP400 JUTA
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Pemerintah Provinsi Jambi. Gubernur menyetujui dukungan anggaran sekitar Rp400 juta untuk program penertiban armada bermuatan lebih.
Yudi mengapresiasi keputusan tersebut. Menurutnya, dukungan anggaran menjadi salah satu faktor penting agar program penertiban tidak hanya berhenti pada kebijakan, tetapi dapat diwujudkan melalui pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.
Program Zero ODOL nantinya menuntut kendaraan angkutan barang yang melintas di jalan raya untuk memenuhi ketentuan dimensi serta kapasitas muatan yang telah ditetapkan.
TANJAB TIMUR DIDORONG JADI PERCONTOHAN
Menariknya, Yudi juga mendorong Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menjadi salah satu wilayah percontohan penerapan kawasan bebas armada ODOL di Provinsi Jambi.
Menurutnya, Tanjab Timur memiliki potensi untuk dijadikan pilot project penerapan Zero ODOL di tingkat daerah.
“Biarlah nanti Tanjung Jabung Timur dapat menjadi pilot project atau percontohan penerapan kawasan bebas armada ODOL di Jambi,” ungkapnya.
Jika wacana tersebut direalisasikan, penerapan Zero ODOL di Tanjab Timur nantinya tidak hanya menyangkut penindakan kendaraan yang melanggar, tetapi juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, aparat penegak hukum, pelaku usaha angkutan, hingga perusahaan yang menggunakan kendaraan angkutan barang.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan Jambi menghadapi perubahan pola pengawasan kendaraan angkutan barang menjelang target Zero ODOL 1 Januari 2027.
Dengan dukungan anggaran yang mulai disiapkan, pemerintah daerah kini dituntut memastikan program tersebut dapat berjalan terukur, konsisten, serta didukung sarana dan personel yang memadai di lapangan. ( Red )
